PDIP: Rakyatnya Lapar, Diajak Nonton Balap Mobil yang Tak Ada Suaranya

100kpj – Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang seolah ngotot tetap akan menggelar balap mobil Formula E Jakarta, dikritik oleh Gembong Warsono, Anggota Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasalnya ide menggelar Formula E berbarengan dengan pandemi virus corona yang belum usai di Indonesia, makanya ide Anies Baswedan untuk menggelar Formula E di Jakarta tersebut dinilai kurang tepat sekali.

"Kebijakan Pemprov dalam konteks penyelenggaraan balapan mobil Formula E kok rasanya kurang tepat di saat rakyat Jakarta sedang kesulitan akibat pandemi COVID-19. Wong penduduknya laper kok diajak menonton balapan mobil yang enggak ada suaranya," ungkap Gembong dikutip dari Viva, Kamis 2 September 2021.

Lebih lanjut Gembong menjelaskan bahwa alangkah baiknya, anggaran untuk pengadaan balapan Formula E yang akan digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, sebaiknya untuk menangani masalah pandemi corona agar menjadi lebih baik lagi, karena untuk mengatasi masalah wabah ini anggarannya cukup besar.

"Hari ini kita menjelaskan kepada tuan kita, bahwa apa yang kita lakukan tidak menghamburkan uang, kita tidak membakar uang begitu banyak, uang yang kita bakar ini kalau kita geser untuk kepentingan rakyat Jakarta ini urusan tuan kita. Kalau tuannya sudah yakin pasti wakilnya akan mengikuti tuannya itu, jadi gitu loh," tambahnya.

Gembong berharap fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta yang melakukan interpelasi soal ajang bergengsi Formula E di Monas Jakarta ini dapat mengikuti langkah-langkah dari anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan.

"Harapan kita ya mudah-mudahan besok Gerindra ternyata bener apa yang dimaksud fraksi PDIP Perjuangan, Gerindra jadi mendukung. Besoknya lagi dengan pemahaman yang sama Golkar mendukung. Sehingga rakyat akan bisa menilai, bahwa ternyata PDI Perjuangan mampu," bebernya.

Menanggapi hal itu Anies berkomentar, interpelasi merupakan hak anggota DPRD untuk merespon berbagai kebijakan yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.

"Itu adalah hak Dewan dan diproses di Dewan jadi itu adalah sesuatu yang memang menempel pada anggota DPRD. Bagi kami yang penting warga Jakarta, bukan interpelasi, yang terpenting adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa bekerja dengan baik," pungkas Anies.