Anies Hapus Ganjil Genap, Polisi: Malah Bikin Macet Sampai Malam

100kpj – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencabut sementara sistem lalu lintas ganjil-genap atau gage. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya virus corona di kawasan Ibu Kota.

Menurut Anies, dengan penghapusan kebijakan ganjil genap tersebut akan ada pilihan bagi masyarakat Jakarta dalam menggunakan transportasi. Ia berpendapat, masyarakat lebih aman jika keluar menggunakan kendaraan pribadi.

Baca juga: Waspada Penyebaran Virus Corona Melalui Helm Ojek Online

Mantan Menteri Pendidikan Republik Indonesia itu pun menambahkan, kebijakan penghapusan ganjil genap ini belum ditentukan sampai kapan diberlakukan. Pihaknya baru akan membahas kembali persoalan tersebut jika kondisi sudah dalam kategori aman.

Namun seperti dugaan banyak pihak, dihapuskannya aturan tersebut membuat kemacetan terjadi di beberapa jalan protokol di Ibu Kota. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo menyebut, biasanya saat pukul 20.00 ke atas, situasi jalan sudah lengang. Akan tetapi, tanpa aturan gage, situasi menjadi berubah total.

“Faktanya, kita lihat di lapangan, terjadi kepadatan terutama di jalur-jalur protokol. Padahal biasanya, jam 8-9 malam arus lalin sudah longgar. Kemudian saat gage ditiadakan, sampai malam terus terjadi kepadatan,” ujarnya kepada VIVAnews, dikutip Rabu 18 Maret 2020.

Sambodo mengaku, pihaknya akan melakukan evaluasi dengan pihak terkait soal keberlanjutan kebijakan tersebut. Jika memang tidak berdampak baik, bisa saja ada pembatalan usai melakukan evaluasi bersama.

“Karena bagaimanapun, kebijakan lalu lintas itu sifatnya multistakeholder. Dengan demikian, tentu ini harus dibicarakan di forum lalu lintas, di mana seluruh pihak terkait akan membicarakan sehingga kemudian kebijakan itu menjadi tepat sasaran,” kata dia.

Baca juga: Bukan Bekasi atau Jakarta, Ini Kota Paling Berpolusi di Indonesia

Sebelumnya, revisi aturan lalu lintas berkenaan dengan pencegahan virus corona juga pernah dilakukan, saat pemprov DKI membatasi operasional transportasi umum, seperti TransJakarta dan MRT. Hasilnya, mereka mencabut pembatasan tersebut setelah melalui evaluasi bersama. Hal serupa mungkin bisa terjadi juga pada pencabutan aturan gage.