Aturan Pemerintah terkait Corona Bikin Driver Ojol Bingung

100kpj – Setelah pada penghujung bulan lalu para driver ojek online (ojol) dibuat bingung lantaran kebijakan pemerintah terkait penangguhan cicilan kendaraan, kini pasukan hijau itu kembali mengalami hal serupa setelah muncul aturan lain yang membuat operasional mereka di jalan raya dibatasi.

Hal itu mengacu pada aturan yang tertulis dalam Permenkes Nomor 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga, jika suatu daerah diberlakukan PSBB, ojol dilarang mengangkut penumpang.

“Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi, dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang,” bunyi lampiran Permenkes, dikutip Selasa 7 April 2020.

Rencananya, PSBB bakal diberlakukan selama 14 hari dan dapat diperpanjang seandainya ada kasus corona atau Covid-19 baru di kawasan tersebut. Maka dengan waktu selama itu, wajar jika para driver ojol kembali dibuat bingung lantaran pemasukan mereka kian berkurang bahkan bisa nol.

Terkait hal tersebut, Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua atau Garda Indonesia, Igun Wicaksono menyebut, aturan yang digagas Menteri Kesehatan Terawan itu bakal merugikan pihak driver. Itulah mengapa, dirinya menuntut insentif kepada pemerintah sebagai upaya meringankan beban mereka.

"Pemerintah memberikan kompensasi penghasilan kepada para pengemudi ojol, berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang besarannya 50 persen dari penghasilan normal kami, nilai besaran BLT yang kami harapkan yaitu Rp100.000 per hari," ujarnya kepada pewarta di Jakarta.

Tak hanya itu, pihaknya pun meminta kepada aplikator untuk menonaktifkan fitur penumpang dan terus lakukan sosialisasi aplikasi layanan order makanan dan barang. Sebab menurutnya, hal ini merupakan kewajiban dari aplikator sebagai penyedia aplikasi.

"Agar permintaan order makanan maupun pengiriman barang dapat meningkat sebagai sumber penghasilan mitra ojol, agar terus dapat mencari nafkah dan menjaga penghasilan driver ojol, agar tidak terus turun drastis akibat dari aturan PSBB," terang Igun.

Sedang menurut Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, kebijakan itu merupakan pilihan yang sulit tapi harus diambil demi keselamatan dan kesehatan baik penumpang maupun pengemudi ojek online. Pasalnya, sesuai dengan protokol kesehatan, perlu adanya physical distancing atau menjaga jarak fisik.

Maka dalam kasus tersebut, para driver ojol seperti tak punya pilihan lain selain mengikuti aturan pemerintah.

"Untuk menghindari penularan dan penyebaran virus, ya tidak ada pilihan lain untuk mereka," kata dia.