100kpj – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan larangan mudik Lebaran 2020 untuk semua masyarakat. Sebelumnya, larangan mudik hanya ditujukan untuk ASN, TNI-Polri, serta pegawai BUMN.
Keputusan tersebut diputuskan Jokowi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Sebab, berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, masih ada 27 persen masyarakat yang bersikeras tetap pulang ke kampung halaman.
“Oleh sebab itu, saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini (larangan mudik lebaran) mulai disiapkan,” ujarnya melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta.
Baca juga: Jokowi Larang Mudik, Polisi Bakal Sekat Jalan Keluar Jakarta
Meski banyak pihak mendukung kebijakan orang nomor satu di Indonesia tersebut, namun tak sedikit juga yang menolaknya, bahkan sampai melempar kritikan pedas. Salah satunya, dari mantan komisioner Komnas HAM dan aktivis kemanusiaan, Natalius Pigai yang menyebut keputusan Jokowi itu keliru.
Dilansir dari akun Twitter pribadinya, @nataliuspigai2, Rabu 22 April 2020, Pigai membuka kalimat kritikannya dengan mengatakan bahwa mudik merupakan tradisi panjang yang berkaitan dengan nilai keagamaan. Itulah mengapa, dalam pelaksanaannya tak boleh ada larangan dari negara.
"Mudik itu tradisi yang inheren dalam religiusitas pribadi, seperti jenggot, serban, salib, dan juga sinterklas," tulisnya.
Alih-alih melarang, hal yang seharusnya dilakukan pemerintah, terlebih kepala negara adalah mengatur dan menata mengenai forum internum agama, mengingat agama merupakan hak individu penganutnya.
"Tapi (negara) baru boleh larang forum externum atau interfaith yang membahayakan. Larang (mudik lebaran) tanda tidak mampu mengatur rakyat," terang Pigai.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan ada sanksi tegas kepada masyarakat yang nekat pulang kampung di tengah wabah corona. Hal itu, kata dia, baru berlaku pada 7 Mei 2020 mendatang.
"Ada sanksi-sanksinya. Namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif mulai 7 Mei nanti," kata Luhut.
