Yamaha Minta Gubernur Anies Tunda Rencana Naikkan BBN Kendaraan

100kpj – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan rencana Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Jakarta naik. Kenaikan itu diusulkan naik jadi 12,5 persen. Dengan kenaikan itu, diperkirakan harga motor bakal ikut-ikutan meninggi.

Terkait hal ini, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing meminta Pemprov DKI untuk menahan rencana tersebut. Sebab, kondisi pasar sepeda motor saat ini dikatakan belum sepenuhnya stabil.

"Saya pikir daya beli sebenarnya belum pulih ya, dengan menaikan pajak tahunan saja sebenarnya sudah cukup berat. Kalau menurut kami, kalau bisa ditahan dulu (kenaikkan BBNKB), khususnya untuk DKI, karena pajak dan pendapatan itu sudah besar sekali. Jadi uang itu mungkin enggak begitu dibutuhkan," kata Vice President PT YIMM, Dyonisius Beti, di Jakarta, belum lama ini.

Yamaha punya data dan alasan terkait hal tersebut. Kata Dyon, jika melihat penjualan sepeda motor pada Januari sampai April, sebenarnya permintaan mengalami penurunan sedikit, begitu juga dengan pasar kendaraan roda empat. Penjualan baru membaik usai Pemilu, yakni Mei 2019, di mana banyak orang yang sebelumnya menahan pembelian kendaraan, baru melakukan transaksinya.

"Jadi Mei memang membaik, tapi belum stabil. Terutama di wilayah yang pendapatannya bergantung pada sektor komoditi, seperti Sumatera dan Kalimantan. Karena di sana pendapatan sangat bergantung pada hasil kelapa sawit, karet, sementara ekspor saat ini sedang turun, jadi demand-nya turun sekali," kata dia.

Hal berbeda ditunjukkan di wilayah Jawa yang secara performa penjualan relatif stabil. "Makanya kalau bicara BBN, kalau mau dieksekusi dalam waktu dekat, kalau menurut kita kalau bisa ditahan dulu, khususnya untuk DKI," serunya.

Kasus ini juga berkaca pada waktu kenaikan BBN diterapkan di Jawa Barat baru-baru ini. Penjualan diklaim Yamaha mengalami penurunan cukup tajam. "Waktu dinaikkan di Jawa Barat, demand di sana langsung turun 10 persenan. Maka itu. Tapi kalau pajak, tentu kami tak bisa berbuat apa-apa, kita pasti ikut pemerintah."