Kata MGPA Usai Balapan WSBK Mandalika Mau Dicoret karena Merugi

100kpj – Balapan World Superbike atau WSBK direncanakan dihapus dari kalender balap yang berlangsung di Sirkuit Mandalika karena dinilai merugi besar. Mandalika Grand Prix Association (MGPA) pun memberikan kabar terkini soal WSBK.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, mengungkapkan jika negosiasi kontrak WSBK adalah Dorna dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Namun belum ada keputusan apakah WSBK bakal lanjut lagi atau disetop tahun depan.

"Ini kembali lagi hitung-hitungan bisnis ya, sedang dipertimbangkan oleh para pihak dari segi jumlah penontonnya apakah masyarakat Indonesia ingin nonton? event-nya ada kalau masyarakat tidak ingin nonton, itu sesuatu yang beda juga," kata Priandhi di Cikini, beberapa waktu lalu.

"Apakah peminatnya ada, apakah peminatnya mau datang bersedia membayar untuk sejumlah itu, hitung-hitungan di ujungnya menutup nggak untuk sebuah event, itu yang sedang kita hitung. Masih dipertimbangkan, kami belum ada korespodensi dengan pihak Dorna," lanjutnya.

Sebelumnya Holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mengungkapkan jika pembangunan Mandalika tinggalkan utang Rp4,6 triliun.

Sebagai catatan, utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun. InJourney mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,193 triliun untuk membayar utang jangka pendek.

Kemudian akan menghapus event World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika. Sebab, balap WSBK telan kerugian Rp100 miliar dan tak banyak menarik sponsor, berbeda dengan MotoGP walau rugi Rp50 miliar tapi sponsor mau masuk dan kerugian bisa tertutup.

"Kerugian terbesar itu dari WSBK bukan dari MotoGP, MotoGP dia bisa melakukan biaya operasionalnya tertutup. Tapi yang WSBK ini dia menunjukkan kerugian," kata Direktur Utama InJourney Dony Oskaria, saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, dikutip dari kanal Youtube Komisi VI DPR RI, Kamis 15 Juni 2023.