100kpj – Setiap kendaraan bermotor wajib mengantongi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), dan dilengkapi pelat nomor, atau TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan kondisi pajak hidup jika beredar di jalan.
Pajak kendaraan bermotor terbagi menjadi per satu tahun, dan 5 tahun sekali. Biaya yang perlu dikeluarkan untuk pembayaran pajak tahunan tersebut setiap kendaraan berbeda-beda.
Bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak, tentu ada denda yang perlu ditanggung. Namun di Hari Ulang Tahun, atau HUT DKI Jakarta ke-496, ada pemutihan bagi penunggak pajak.
Badan Pendatapan Daerah, alias Bapenda DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Berdasarkan SK Kepala Badan Nomor e-0035 Tahun 2023, penghapusan ini sudah mulai berlaku ya sobat pajak,” tulis status unggahan Instagram @humaspajakjakarta.
Melansir situs resmi Bapenda DKI, penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk PKB, dan BBNKB, penghapusan sanksi adiministrasi diberikan terhadap bunga, atau denda permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem pajak daerah.
Kemudian penghapusan sanksi adiminstrasi diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak mulai hari ini, Kamis 22 Juni 2023. Tidak dijelaskan masa tenggang penghapusan tersebut.
