Setiap kendaraan bermotor yang dijual untuk umum pasti dalam kondisi on the road. Atau sudah dilengkapi surat-surat kepemilikan, dan izin beroperasi di jalan. Selama ini instansi yang berwenang, menerbitkan surat-surat tersebut adalah Kepolisian Republik Indonesia.
Bukan hanya itu, polisi juga mempunyai hak untuk mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Seperti diketahui, selain surat-surat kendaraan yang harus dimiliki pengguna kendaraan bermotor juga wajib memiliki lisensi atau SIM saat berkendara di jalan umum.
Namun baru-baru ini mencuat bahwa instansi negara yang nantinya berhak mengeluarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Adanya wacana tersebut, Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho mempertanyakannya. Hal itu disampaikan langsung saat rapat paripurna DPR ke-10 masa persidangan II Tahun 2019-2020 di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2020.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR dari Partai PKB, Muhaimin Iskandar yang dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, Irwan mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang masuk proleknas perioritas tahun 2020.
