100kpj – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT), terhadap Puput Tantriana Sari yang menjabat sebagai Bupati Probolinggo yang terjerat kasus suap.
Dalam konstruksi perkara, Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK menjelaskan bahwa dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021, dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021.
Terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. "Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo, dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat," kata Alexander dikutip dari Antara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tarif untuk menjadi pejabat kepala desa (kades) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur sebesar Rp20 juta. "Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp20 juta ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta/hektare," beber Alexander.
