100kpj – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merencanakan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Jalanan yang berbayar ini, dinilai bisa mengurai kemacetan yang padat di Ibu Kota.
Dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE), dijelaskan kebijakan ini merupakan pembatasan kendaraan bermotor secara elektronik pada ruas jalan, kawasan, dan waktu tertentu.
Kabarnya, kebijakan ini guna menggantikan aturan ganjil genap yang saat ini berlaku. Konsep ERP sendiri sebenarnya sudah mulai dibahas oleh Pemprov DKI beberapa tahun lalu, namun sampai saat ini statusnya masih dalam pembahasan.
Berkaitan dengan tarif, Dishub DKI Jakarta telah mengusulkan besarannya berkisar antara Rp5.000 sampai Rp19.900 untuk sekali melintas. Sistem ERP akan diberlakukan setiap hari dimulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
Ini berdasarkan isi salinan draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik , dikutip Selasa 10 Januari 2023, pada pasal 10.
Jenis kendaraan yang diwajibkan untuk membayar apabila hendak melewati jalur ERP, pada pasal 11 dikatakan semua kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor (kecuali alat berat), serta kendaraan tertentu yang menggunakan penggerak motor listrik.
