100KPJ

Larang Mudik, Jokowi Dikritik: Tanda Tidak Mampu Atur Rakyat

Share :

Alih-alih melarang, hal yang seharusnya dilakukan pemerintah, terlebih kepala negara adalah mengatur dan menata mengenai forum internum agama, mengingat agama merupakan hak individu penganutnya.

"Tapi (negara) baru boleh larang forum externum atau interfaith yang membahayakan. Larang (mudik lebaran) tanda tidak mampu mengatur rakyat," terang Pigai.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan ada sanksi tegas kepada masyarakat yang nekat pulang kampung di tengah wabah corona. Hal itu, kata dia, baru berlaku pada 7 Mei 2020 mendatang.

"Ada sanksi-sanksinya. Namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif mulai 7 Mei nanti," kata Luhut.

Share :
Berita Terkait